TataNilai Pengadaan Dana Desa. a. Prinsip: efektif, efisien, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, akuntabel. b. Patuh pada etika, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, patuh pada peraturan. Untuk pekerjaan konstruksi: a. Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPK yang dianggap mampu; b.
– Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/jasa PemerintahPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbanganbahwa untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat 2 dan Pasal 91 ayat 1 huruf x Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memiliki Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih mudah, cepat, dan tepat, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;DETAIL PERATURANEntitasLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahTentangPeraturan LKPP Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/jasa PemerintahDitetapkan Tanggal08 Juni 2018Diundangkan Tanggal08 Juni 2018Berlaku Tanggal08 Juni 2018SumberBN. 2018/ PERATURAN Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Layanan Pelayanan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa PemerintahDownload Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 melalui link di bawah iniDownload PDF Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini = Berita NegaraTBN = Tambahan Berita NegaraSumber file link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin terima kasih.
Tidakmasuk dalam daftar hitam. Daftar perusahaan hitam dapat dilihat di situs LKPP atau LPSE; Memiliki alamat tetap dan jelas, dan; Lain-lain sesuai pedoman yang ada di daerah masing-masing. Selain kriteria diatas, kegiatan Desa yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan yang mengatur tentang perpajakan.
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi role model pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat bediskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis 8/6/2023 di Rumah Dinas Puri Gedeh. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi. Track record dan prestasi Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar, ungkapnya menjadi dasar penunjukan Jawa Tengah sebagai role model pengadaan barang/jasa. Diketahui selama 10 tahun dipimpin Ganjar, Jawa Tengah telah menyabet banyak penghargaan. "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," kata Hendi tentang penunjukan Jawa Tengah sebagi role model pengadaan. Selain itu, penggunaan e-katalog di Provinsi Jawa Tengah juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Yang sekarang kita genjot adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Selanjutnya, Hendi memaparkan bahwa ada lima perintah Presiden Jokowi yang mesti dikerjakan. Yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan UMKM minimal 40 persen. "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta berarti sudah lebih 100 persen. Target kami sih di atas 5 juta produk. Untuk efisiensi tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp5 triliun dan hari ini di bulan Juni sudah mencapai Rp1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Terkait transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah Rp83 triliun lebih. Jumlah itu sudah melewati transaksi tahun lalu. Untuk itu, Hendi optimis transaksi e-katalog akan semakin besar nilainya. Diketahui, pada 2021 lalu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog tersebut memfasilitasi penyedia produk lokal di Jawa Tengah termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari dorongan Ganjar Pranowo agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. Tentunya dorongan itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menuntut 40 persen dari APBN atau APBD digunakan untuk membeli produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau memberikan penawaran dengan mendaftar di e-katalog, kemudian direview. Dalam waktu 2 hingga 3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan.*
Sertapengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa. Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa. Aturan
Pemerintahtentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); daya manusia Pengadaan Barang/Jasa di LKPP. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
BimtekPengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 2022 - Tahun 2022 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tidak berlaku lagi. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 2022. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Desa: 8. Bimtek
horc. 97hg19uq8g.pages.dev/55497hg19uq8g.pages.dev/10997hg19uq8g.pages.dev/47297hg19uq8g.pages.dev/18797hg19uq8g.pages.dev/59397hg19uq8g.pages.dev/58797hg19uq8g.pages.dev/25497hg19uq8g.pages.dev/93
perka lkpp 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di desa
